JAKARTA DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan semua wajib pajak pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 23/26 yang memenuhi pasal 6 PER-04/PJ/2017 wajib menggunakan e-Bupot.. Ketentuan ini berlaku setelah KEP-368/PJ/2020 diterbitkan. Dalam beleid ini, seluruh wajib pajak yang memenuhi syarat menggunakan SPT masa PPh Pasal 23/26 secara elektronik harus membuat bukti pemotongan dan
1 Peraturan Pajak Dan Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 26 Atas Pembayaran Bunga Kepada Wajib Pajak Luar Negeri. 2. Perbandingan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Laba Bentuk Usaha Tetap (BUT) Berdasarkan Tax Treaty Dan Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) 3. Perbandingan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh
Objekdan Subjek Pajak PPh Pasal 22. Berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 terkait penarikan PPH 22 yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan dan kegiatan dalam bidang impor atau kegiatan bisnis dalam bidang lain, maka objek PPh pasal 22 adalah sebagai berikut: 1. Impor Barang dan Ekspor.
1 Setiap transaksi pengadaan barang (Objek PPh Pasal 22) diatas Rp.2.000.000,- (tidak termasuk PPN) dipungut PPh Pasal 22 oleh Bendahara Instansi Pemerintah. 2. Setiap pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendahara Instansi Pemerintah disetorkan PPh Pasal 22 ke Kantor Pos atau Bank Persepsi. 3.
Pasal1 ayat (1) huruf k, Pasal 2 ayat (1) huruf h, dan Pasal 3 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
DirekturJenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi ecommerce dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya. Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Udang PPh. Untuk pihak online
Poinpenting ketiga dalam UU HPP adalah perubahan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU HPP menghapus beberapa ayat tentang barang/jasa yang termasuk bukan objek PPN (pasal 4A UU PPN) sehingga menjadi objek PPN. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat seperti beras, jagung, dan lain-lain dibebaskan PPN (Pasal 16B UU PPN). .
  • fqf091602g.pages.dev/381
  • fqf091602g.pages.dev/192
  • fqf091602g.pages.dev/106
  • fqf091602g.pages.dev/174
  • fqf091602g.pages.dev/359
  • fqf091602g.pages.dev/322
  • fqf091602g.pages.dev/199
  • fqf091602g.pages.dev/177
  • fqf091602g.pages.dev/332

    • pertanyaan tentang pph pasal 22 dan 23